Berita Investigasi

Dugaan Komersialisasi Pendidikan SDN 2 Rambipuji Jember Makin Disorot!! Tabungan Siswa Diproyeksi Ratusan Juta, LKS dan Seragam Ikut Dipertanyakan

335

JEMBER, RADARKAMELA.COM –

Dugaan praktik komersialisasi pendidikan di lingkungan SDN 2 Rambipuji, Kabupaten Jember, semakin menjadi sorotan. Sejumlah persoalan yang tertuang dalam dokumen pengaduan Aliansi Government Anti Korupsi Hope (ANGAK HO) pada November 2023 memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi pengelolaan keuangan sekolah, penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS), tabungan wajib peserta didik, hingga dugaan kewajiban pembelian seragam sekolah.

Dalam dokumen bernomor 09/X-B/11/2023 yang ditujukan kepada Kasat Reskrim Polres Jember c.q. Kanit Tipikor, ANGAK HO menguraikan sejumlah dugaan persoalan yang dinilai membutuhkan penelusuran dan pemeriksaan aparat penegak hukum.

Salah satu persoalan yang disorot adalah Fugaan penjualan buku LKS dengan harga Rp 13.000 per buku. Padahal, berdasarkan informasi harga yang dicantumkan pelapor, buku sejenis di pasaran disebut hanya sekitar Rp 8.000. Apabila informasi tersebut benar, terdapat selisih sekitar Rp 5.000 untuk setiap buku. Dengan jumlah 641 siswa dan kebutuhan delapan buku per semester, pelapor memperkirakan potensi selisih mencapai Rp 25.640.000 dalam satu semester. Angka ini masih harus diverifikasi melalui bukti pembelian, transaksi, dan keterangan pihak terkait.

Namun, sorotan tidak berhenti pada persoalan LKS. Dokumen pengaduan tersebut juga mengungkap Dugaan adanya kewajiban tabungan siswa sebesar Rp 20.000 setiap bulan. Uang tersebut disebut dikumpulkan melalui masing-masing wali kelas, kemudian diserahkan kepada bendahara sekolah sebelum diduga disetorkan ke salah satu lembaga simpan pinjam atau perbankan. Mekanisme pengumpulan, dasar kebijakan, pencatatan, hingga pertanggungjawaban dana tersebut menjadi pertanyaan yang tidak boleh diabaikan.

Lebih jauh, ANGAK HO mencantumkan perhitungan proyeksi tabungan berdasarkan jumlah siswa dan jenjang kelas. Rinciannya, kelas 1 sebanyak 99 siswa dengan proyeksi enam tahun sebesar Rp 142.560.000; kelas 2 sebanyak 125 siswa dengan proyeksi lima tahun Rp 150.000.000; kelas 3 sebanyak 90 siswa dengan proyeksi empat tahun Rp 86.400.000; kelas 4 sebanyak 110 siswa dengan proyeksi tiga tahun Rp 79.200.000; kelas 5 sebanyak 108 siswa dengan proyeksi dua tahun Rp 51.840.000; serta kelas 6 sebanyak 109 siswa dengan proyeksi satu tahun Rp 26.160.000.

Berdasarkan penghitungan ulang menggunakan rumus Rp 20.000 per bulan selama 12 bulan sesuai proyeksi masa sekolah masing-masing angkatan, total nominal tersebut mencapai sekitar Rp 536.160.000. Nilai ini merupakan proyeksi akumulasi setoran berdasarkan asumsi dalam dokumen, bukan bukti bahwa seluruh uang tersebut benar-benar masih mengendap atau berada dalam penguasaan pihak tertentu.

Pertanyaan yang lebih mendasar kemudian muncul : Apabila dana tabungan siswa disetorkan ke lembaga keuangan dan menghasilkan bunga, siapa yang berhak menerima bunga tersebut? Apakah seluruh hasil pengembangan dana dikembalikan kepada masing-masing siswa? Apakah terdapat rekening atas nama siswa atau rekening kolektif? Bagaimana pencatatan saldo, penarikan, dan pengembalian uang ketika peserta didik lulus atau pindah sekolah? Transparansi mengenai hal ini wajib dibuka kepada wali murid.

Selain tabungan dan LKS, dokumen pengaduan juga memuat informasi Dugaan kewajiban pembayaran sekitar Rp 600.000 kepada wali murid setiap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk pembelian seragam siswa. Jika pembelian tersebut diwajibkan, maka perlu dijelaskan siapa yang menetapkan kewajiban, siapa penyedia seragam, bagaimana penentuan harga, dan apa dasar kebijakan yang digunakan sekolah.

ANGAK HO juga menyoroti Dugaan persoalan pengelolaan inventaris sekolah, termasuk tandon air bekas bantuan program cuci tangan dan lemari. Dalam dokumen tersebut terdapat tuduhan mengenai dugaan penggelapan barang inventaris yang disebut melibatkan perintah kepada penjaga sekolah. Tuduhan ini merupakan persoalan serius yang perlu dibuktikan melalui pemeriksaan fisik aset, dokumen inventaris, serta keterangan pihak-pihak terkait.

Dari aspek regulasi, pengaduan tersebut merujuk PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya Pasal 181 huruf a, yang mengatur larangan pendidik dan tenaga kependidikan menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, maupun pakaian seragam di satuan pendidikan. Penerapan ketentuan tersebut harus diperiksa berdasarkan fakta, status, dan peran masing-masing pihak.

Kini, pertanyaan besar tertuju kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Inspektorat, serta Polres Jember. Apakah pengaduan yang disampaikan ANGAK HO pada November 2023 tersebut pernah ditindaklanjuti? Apakah telah dilakukan pemeriksaan terhadap aliran tabungan siswa, rekening penyimpanan, bunga bank, transaksi pembelian LKS, pengadaan seragam, serta keberadaan aset sekolah yang dipersoalkan?

RADARKAMELA.COM mendorong aparat penegak hukum melakukan penelusuran secara profesional, Transparan, dan Objektif. Pihak sekolah maupun pihak lain yang disebut dalam dokumen juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi disertai bukti administrasi dan pertanggungjawaban yang sah.

Pendidikan bukan ladang komersialisasi, dan siswa bukan objek untuk mencari keuntungan! Jika uang yang dikumpulkan merupakan hak peserta didik, maka setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai pertanyaan mengenai tabungan anak-anak sekolah justru dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Apabila ditemukan pelanggaran, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila tuduhan tidak terbukti, nama baik pihak yang dilaporkan juga wajib dilindungi.

TIM INVESTIGASI.

You cannot copy content of this page