JAKARTA, RADARKAMELA.COM –
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Hoegeng Iman Santoso oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026), bukan sekadar seremoni kenegaraan. Penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas pengabdian seorang tokoh kepolisian yang dikenal karena kesederhanaan, keberanian, kejujuran, dan integritasnya. Namun, lebih dari itu, penghormatan terhadap Hoegeng seharusnya menjadi pengingat keras bagi institusi Polri bahwa kehormatan polisi tidak dibangun melalui pangkat dan kekuasaan, melainkan melalui kepercayaan masyarakat.
Jenderal Hoegeng, Kapolri kelima yang menjabat pada periode 1968–1971, meninggalkan warisan moral yang hingga kini masih relevan. Sosoknya dikenal sebagai figur yang tidak mudah tunduk terhadap tekanan, tidak menjadikan jabatan sebagai alat mencari keuntungan pribadi, serta berani mempertahankan prinsip sekalipun harus berhadapan dengan berbagai kepentingan. Keteladanan semacam inilah yang seharusnya menjadi fondasi utama setiap anggota kepolisian, bukan sekadar slogan yang diulang dalam berbagai kegiatan seremonial.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal Hoegeng menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali nilai-nilai integritas di lingkungan kepolisian. Rekam jejak pengabdian Hoegeng mencakup masa mempertahankan kemerdekaan, pembangunan kepolisian pascakedaulatan, hingga kepemimpinannya sebagai Kapolri. Kontribusinya juga disebut mencakup penguatan penegakan hukum berbasis kriminologi dan kriminalistik, kerja sama internasional melalui Interpol, serta kebijakan keselamatan masyarakat melalui Maklumat Helm tahun 1971.
Dalam keterangannya, Johnny menyebut Kapolri memandang Hoegeng sebagai sosok polisi yang memiliki keteguhan prinsip, kesederhanaan, keberanian, dan integritas. Pesan tersebut memiliki makna mendalam: jabatan bukanlah fasilitas untuk memperoleh keistimewaan, apalagi menjadi tameng untuk melindungi kepentingan pribadi. Jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan negara. Jika nilai tersebut benar-benar dijalankan, maka tidak boleh ada anggota yang merasa kebal hukum hanya karena mengenakan seragam kepolisian.
Spirit keteladanan Hoegeng disebut menjadi salah satu landasan arah kepemimpinan Polri periode 2026–2029. Namun, masyarakat tentu tidak cukup hanya disuguhi pernyataan dan komitmen di atas kertas. Publik membutuhkan bukti nyata melalui pelayanan yang profesional, penegakan hukum tanpa pandang bulu, pemberantasan penyalahgunaan wewenang, serta keberanian menindak setiap pelanggaran tanpa melihat pangkat, jabatan, maupun kedekatan dengan kekuasaan. Integritas harus terlihat dalam tindakan, bukan berhenti sebagai pidato.
Pernyataan bahwa polisi tidak boleh berjarak dengan masyarakat juga harus diterjemahkan menjadi perubahan nyata di lapangan. Polisi harus hadir, mendengarkan keluhan, melindungi masyarakat, dan memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Jangan sampai masyarakat yang datang mencari keadilan justru merasa takut, dipersulit, atau kehilangan kepercayaan. Kedekatan dengan rakyat bukan diukur dari banyaknya kegiatan pencitraan, melainkan dari seberapa cepat dan adil aparat merespons persoalan yang dihadapi masyarakat.
Keteladanan Hoegeng juga menghadirkan pertanyaan besar bagi seluruh jajaran kepolisian: sudahkah keberanian, kejujuran, dan kesederhanaan benar-benar menjadi budaya institusi? Sebab, kehormatan seorang polisi tidak ditentukan oleh banyaknya tanda kepangkatan di pundak, kendaraan dinas yang digunakan, atau tingginya jabatan yang diduduki. Kehormatan lahir dari keberanian menegakkan kebenaran, menolak penyimpangan, dan tidak mengkhianati kepercayaan rakyat. Inilah ukuran sesungguhnya seorang aparat penegak hukum.
Polri berharap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Hoegeng menjadi momentum memperkuat kepercayaan masyarakat. Harapan tersebut tentu patut diapresiasi, tetapi kepercayaan publik tidak dapat diminta begitu saja. Kepercayaan harus diperjuangkan melalui transparansi, akuntabilitas, pengawasan internal yang tegas, serta penindakan terhadap oknum yang terbukti menyalahgunakan kewenangan. Tidak boleh ada perlindungan terhadap pelanggaran hanya karena pelakunya merupakan bagian dari institusi sendiri.
Kini tantangan sesungguhnya berada di tangan institusi Polri sendiri. Gelar Pahlawan Nasional untuk Jenderal Hoegeng harus menjadi titik tolak pembenahan, bukan sekadar kebanggaan sejarah. Masyarakat menunggu polisi yang jujur, berani, sederhana, profesional, dan tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum. Sebagaimana pesan yang disampaikan Kadiv Humas Polri, Polri kuat karena kepercayaan masyarakat. Sebab, seragam boleh sama, pangkat boleh berbeda, tetapi integritaslah yang menentukan apakah seorang polisi benar-benar menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
(Dra).
