BANDUNG, RADARKAMELA.COM –
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membuat gebrakan besar dengan meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN). Bukan sekadar seremoni, langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Polri mulai mengambil peran strategis dalam menjawab persoalan pengangguran sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan, persoalan pengangguran tidak boleh dibiarkan menjadi bom waktu sosial.
Program yang digerakkan melalui Korbinmas Baharkam Polri tersebut resmi diluncurkan di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026). Melalui Job Fair POLIRAN, ribuan pencari kerja dipertemukan langsung dengan perusahaan dari berbagai sektor industri. Sebanyak 94 perusahaan menyediakan 8.875 lowongan pekerjaan, menjadi langkah konkret membuka akses kesempatan kerja bagi masyarakat.
Kapolri menegaskan, pengangguran bukan semata-mata persoalan ekonomi, melainkan juga berkaitan dengan kerentanan sosial yang dapat berdampak terhadap stabilitas kamtibmas. Karena itu, Polri tidak ingin hanya hadir ketika kejahatan sudah terjadi. Melalui POLIRAN, kepolisian berupaya menyentuh akar persoalan dengan membuka akses pekerjaan, mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” tegas Suyudi. Program yang sebelumnya dikembangkan ketika menjabat Kapolda Banten tersebut kini diperluas menjadi gerakan nasional melalui kolaborasi kepolisian, pemerintah, lembaga pelatihan, dan dunia usaha.
Kapolri juga menegaskan bahwa POLIRAN bukan upaya mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, ataupun perusahaan swasta. Polri memosisikan diri sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan industri dengan masyarakat pencari kerja. Mulai dari penyebaran informasi lowongan, pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, hingga fasilitasi penempatan tenaga kerja, seluruhnya diarahkan agar kesempatan kerja benar-benar dapat dijangkau masyarakat.
Namun, ada satu persoalan yang mendapat sorotan keras: praktik percaloan dan pungutan liar dalam rekrutmen tenaga kerja. Kapolri secara terbuka memperingatkan para calo yang memanfaatkan kesulitan masyarakat demi keuntungan pribadi. Tidak boleh ada pencari kerja yang diperas, diintimidasi, atau dipaksa membayar sejumlah uang hanya untuk memperoleh kesempatan bekerja. Hak mendapatkan pekerjaan tidak boleh dijadikan ladang bisnis ilegal oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan!” tegas Kapolri. Masyarakat yang menemukan praktik percaloan, pungli, maupun keterlibatan oknum di sekitar perusahaan diminta segera melapor melalui Call Center Polri 110, Bhabinkamtibmas, Kapolsek, maupun petugas pengamanan internal perusahaan. Kapolri bahkan menginstruksikan Kabareskrim dan seluruh Kapolda untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku percaloan tenaga kerja yang merugikan masyarakat.
Penegasan tersebut menjadi ujian nyata bagi seluruh jajaran kepolisian. POLIRAN tidak boleh berhenti sebagai program pencitraan, agenda seremonial, ataupun sekadar kegiatan pembukaan bursa kerja. Pengawasan terhadap praktik pungli, transparansi proses rekrutmen, serta kepastian penempatan tenaga kerja harus menjadi bagian dari pelaksanaan program. Keberhasilan POLIRAN semestinya diukur dari berapa banyak masyarakat benar-benar mendapatkan pekerjaan, bukan hanya dari meriahnya peluncuran.
Peluncuran POLIRAN turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, serta Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan. Hadir pula jajaran pejabat utama Polri, unsur Forkopimda, perwakilan dunia usaha, asosiasi industri, dan organisasi profesi pengamanan. Kehadiran lintas lembaga tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pengangguran membutuhkan kerja bersama, bukan sekadar janji.
Melalui POLIRAN, Polri ditantang membuktikan bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penegakan hukum, tetapi juga keberanian membongkar praktik ilegal yang menghambat masa depan pencari kerja. Masyarakat membutuhkan pekerjaan yang layak, proses rekrutmen yang bersih, serta perlindungan dari praktik percaloan. Kini, publik menanti konsistensi pelaksanaan program tersebut hingga ke daerah. Sebab, membuka lowongan kerja adalah langkah awal, sedangkan memastikan masyarakat benar-benar bekerja dan terbebas dari pungli merupakan pembuktian sesungguhnya.
(Dra).
