TNI/POLRI

BBM Subsidi Diduga Dijarah : Polres Jember Bekuk 2 Terduga Penimbunan Pertalite di Silo, Tangki Modifikasi dan Barcode MY PERTAMINA Dikuliti!! 

36

JEMBER, RADARKAMELA.COM –

Praktik dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali terbongkar di Kabupaten Jember. Kali ini, jajaran Polres Jember Polda Jawa Timur mengungkap dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Pertalite bersubsidi di Kecamatan Silo. Dua orang berinisial S.P.R. (40) dan A.R. (28) diamankan karena diduga terlibat dalam praktik pembelian, penimbunan, hingga penjualan kembali BBM subsidi secara ilegal.

Pengungkapan tersebut menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang diduga menjadikan subsidi energi sebagai ladang keuntungan pribadi. Perkara ini terungkap melalui penindakan aparat pada Rabu (4/11/2026), sekitar pukul 15.30 WIB. Polisi menduga BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat justru disalahgunakan melalui pola pembelian berulang dalam jumlah besar.

Kapolres Jember AKBP Alaiddin, S.H., S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa para tersangka diduga menjalankan aksinya dengan menggunakan kendaraan yang tangkinya telah dimodifikasi. Modus tersebut diduga dimanfaatkan untuk mengisi Pertalite bersubsidi dalam jumlah besar dan berulang kali, sehingga praktik pembelian tidak wajar dapat dilakukan demi mengumpulkan stok BBM.

Lebih jauh, barcode MyPertamina diduga turut dimanfaatkan untuk mendukung transaksi pembelian BBM bersubsidi tersebut. BBM yang berhasil dikumpulkan kemudian ditimbun dan diduga dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Jika dugaan tersebut terbukti, praktik ini bukan sekadar pelanggaran distribusi, melainkan tindakan yang berpotensi merampas hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM bersubsidi.

Dalam pengungkapan perkara tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya kendaraan dengan tangki modifikasi, beberapa jeriken berkapasitas puluhan liter, tangkapan layar barcode MyPertamina, telepon genggam, serta uang tunai yang diduga berasal dari hasil penjualan ilegal. Barang bukti tersebut kini menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap secara terang mekanisme pembelian, penimbunan, dan distribusi BBM yang dipersoalkan.

Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ancaman hukumannya tidak main-main, yakni pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar. Proses hukum selanjutnya akan menentukan pertanggungjawaban masing-masing tersangka berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan.

Kapolres Jember menegaskan bahwa penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Tidak boleh ada pihak yang diduga bermain-main dengan hak masyarakat, terlebih ketika subsidi energi diperuntukkan untuk membantu kebutuhan rakyat. Aparat juga mengajak masyarakat ikut mengawasi distribusi BBM dan tidak menutup mata terhadap aktivitas pengisian maupun penimbunan yang mencurigakan.

Peringatan keras juga diarahkan kepada siapa pun yang diduga terlibat dalam praktik serupa. Penggunaan tangki modifikasi, penyalahgunaan barcode, pembelian berulang yang tidak wajar, hingga penjualan kembali BBM subsidi dengan keuntungan pribadi harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Pengungkapan di Kecamatan Silo diharapkan menjadi pintu masuk untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang mendukung.

“Apabila menemukan aktivitas pengisian yang tidak wajar atau penimbunan mencurigakan, segera laporkan kepada pihak kepolisian melalui call center 110 bebas pulsa untuk langsung kami tindak,” tegas AKBP Alaiddin. Imbauan tersebut menjadi ajakan terbuka agar masyarakat berani melaporkan dugaan penyimpangan tanpa harus membiarkan praktik yang merugikan kepentingan umum terus berlangsung.

Kini, publik menanti konsistensi Polres Jember dalam mengawal perkara tersebut hingga tuntas. Penindakan tidak boleh berhenti pada pengamanan dua tersangka dan penyitaan barang bukti semata. Proses penyidikan harus mengungkap asal-usul BBM, pola transaksi, kemungkinan jaringan distribusi, serta pihak lain apabila memang terlibat. Sebab, BBM subsidi adalah hak masyarakat yang harus dilindungi, bukan komoditas untuk dipermainkan demi keuntungan segelintir orang.

(Dra).

You cannot copy content of this page