RADARKAMELA.COM
BANYUWANGI – Persoalan bantuan sosial program Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh) di Banyuwangi kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada dugaan pemotongan dana bantuan serta ijazah peserta didik yang hingga tahun 2026 belum juga diterbitkan.
Supri Boy, seorang pemerhati kebijakan, menyampaikan keprihatinannya atas persoalan yang dialami TR, salah satu penerima bantuan yang tercantum dalam SK Bupati Banyuwangi Nomor 188/101/KEP/429.011/2025.
Menurut keterangan Supri, TR mengaku memperoleh alokasi bantuan sebesar Rp2,4 juta rupiah, tetapi hanya menerima Rp2 juta rupiah. Selanjutnya, dari uang yang diterima tersebut, Rp1 juta kembali dipotong oleh pihak PKBM dengan alasan biaya pengurusan ijazah.
Supri menjelaskan, TR sebelumnya mendaftar pendidikan kesetaraan pada tahun 2021. Namun, proses pendidikan tersebut disebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, termasuk adanya janji bahwa peserta dapat langsung memperoleh ijazah.
Supri juga mengaku telah melakukan klarifikasi kepada pihak Dinas Pendidikan melalui Lina Kamalin. Menurut keterangannya, Lina menyampaikan bahwa ijazah tersebut sebenarnya dapat langsung dicetak.
Namun, saat melakukan konfirmasi secara terpisah kepada pihak pengurus PKBM, Supri mengaku masih mendapatkan jawaban berupa janji agar menunggu beberapa waktu lagi.
“Yang menjadi perhatian, bantuan sudah dipotong dengan alasan pengurusan ijazah, tetapi sampai tahun 2026 ijazahnya belum juga diterbitkan,” ungkap Supri.
Kondisi ini menuai keprihatinan sejumlah kalangan masyarakat. Mereka berharap pemerintah daerah tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap data penerima bantuan, tetapi juga menelusuri mekanisme penyaluran dan dugaan pemotongan dana tersebut.
Persoalan ini diharapkan segera mendapat perhatian serius dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi agar hak peserta didik dapat memperoleh kejelasan.
Transparansi dan pertanggungjawaban menjadi hal penting dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah. Jangan sampai program yang bertujuan membantu masyarakat kurang mampu justru menyisakan persoalan bagi penerimanya.
Hingga berita ini diterbitkan, klarifikasi resmi dari pihak PKBM Sayyida dan Dinas Pendidikan terkait dugaan pemotongan dana serta belum diterbitkannya ijazah masih dinantikan.
