SURABAYA, RADARKAMELA.COM –
Peringatan Hari Pahlawan yang seharusnya menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan bangsa justru diwarnai dugaan aksi berbahaya. Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mengamankan dua pria berinisial MVK dan VS, masing-masing berusia sekitar 24 tahun, yang diduga membawa bom molotov siap pakai di sekitar Monumen Bambu Runcing, Jalan Panglima Sudirman, Kota Surabaya, Selasa (10/11/2026). Peristiwa ini menjadi alarm serius bahwa penyampaian aspirasi jangan sampai ditunggangi tindakan yang mengancam keselamatan masyarakat.
Dua pria tersebut diamankan oleh personel Satgas Preventif Strike Polda Jatim di sisi barat Monumen Bambu Runcing. Kecurigaan petugas terhadap gerak-gerik keduanya berujung pada pemeriksaan dan penemuan sebuah botol yang diduga merupakan bom molotov. Fakta tersebut langsung memunculkan pertanyaan serius mengenai tujuan keberadaan benda berbahaya itu di tengah situasi aksi unjuk rasa.
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, membenarkan adanya pengamanan tersebut. Dari pemeriksaan awal di lokasi, petugas menemukan satu botol berisi cairan yang diduga bahan bakar jenis Pertamax, lengkap dengan sumbu yang diduga berasal dari potongan kain celana salah satu orang yang diamankan. Temuan ini bukan perkara sepele, sebab benda tersebut berpotensi menimbulkan kebakaran dan membahayakan keselamatan orang banyak apabila digunakan.
Lebih jauh, berdasarkan pendalaman awal kepolisian, kedua pria tersebut diduga telah mempersiapkan pembuatan bom molotov sebelum menuju lokasi aksi. Keduanya disebut berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah seorang rekan untuk merakit benda tersebut. Setelah proses perakitan, sepeda motor ditinggalkan di rumah temannya, sementara keduanya berjalan kaki menyusuri Jalan Embong Kenongo menuju titik aksi.
Situasi semakin mencurigakan ketika keduanya disebut sempat berusaha melarikan diri saat melihat kedatangan petugas. Namun, upaya tersebut berhasil digagalkan aparat. Rangkaian peristiwa ini tentu harus menjadi perhatian serius penyidik untuk mengungkap secara utuh bagaimana persiapan dilakukan, dari mana bahan diperoleh, serta apakah terdapat pihak lain yang mengetahui atau terlibat dalam dugaan rencana tersebut.
Kombes Pol Jules Abraham Abast mengungkapkan bahwa berdasarkan pengakuan awal, motif kedua pria tersebut diduga untuk menimbulkan kerusuhan di tengah berlangsungnya penyampaian aspirasi masyarakat. Jika dugaan tersebut terbukti melalui alat bukti yang sah, tindakan demikian bukan lagi sekadar persoalan ketertiban umum, melainkan berpotensi menjadi ancaman nyata terhadap keamanan dan keselamatan publik. Namun, seluruh keterangan masih harus diuji melalui proses penyidikan yang profesional dan transparan.
Pertanyaan yang kini harus dijawab secara tuntas adalah Apakah tindakan tersebut merupakan inisiatif pribadi atau ada pihak lain yang diduga berada di belakangnya. Penyidik tidak boleh berhenti hanya pada penangkapan dua orang. Rantai persiapan, sumber bahan, lokasi perakitan, komunikasi, hingga kemungkinan adanya pihak yang memberikan perintah atau dukungan harus ditelusuri berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Publik berhak mengetahui hasil pengungkapan perkara ini secara proporsional.
Dari sisi hukum, dugaan perbuatan tersebut perlu diuji berdasarkan ketentuan pidana yang relevan, termasuk kemungkinan penerapan Pasal 187 KUHP Nasional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, apabila unsur tindak pidana menimbulkan kebakaran, ledakan, atau bahaya umum terpenuhi. Selain itu, ketentuan lain dapat dipertimbangkan sesuai fakta, akibat perbuatan, serta hasil pemeriksaan barang bukti. Penetapan pasal tetap menjadi kewenangan penyidik berdasarkan pembuktian hukum.
Di sisi lain, aparat penegak hukum juga harus menjaga garis tegas antara kebebasan menyampaikan pendapat dan tindakan kekerasan. Hak menyampaikan aspirasi dijamin oleh konstitusi dan tindakan kekerasan. Hak menyampaikan aspirasi dijamin oleh konstitusi dan diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang membahayakan orang lain. Demonstrasi damai merupakan hak masyarakat, sedangkan dugaan penggunaan bom molotov merupakan persoalan hukum yang harus ditangani secara serius.
Kini kedua pria tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif di Polrestabes Surabaya. Polda Jatim menyatakan akan mendalami kasus tersebut dan menguji seluruh keterangan dengan alat bukti pendukung. Masyarakat menunggu langkah penegakan hukum yang transparan, profesional, dan tidak tebang pilih. Jangan sampai pengungkapan perkara ini berhenti pada dua orang yang diamankan apabila hasil penyidikan menemukan bukti keterlibatan pihak lain. Hari Pahlawan seharusnya menjadi pengingat tentang keberanian membela bangsa, bukan momentum untuk mempertaruhkan keselamatan masyarakat melalui dugaan aksi yang berpotensi memicu kerusuhan.
(Dra).
