Berita Investigasi

Mutasi Kendaraan di Samsat Jember Barat (KALIWATES) Disorot!! Cek Fisik Diduga Berbayar Rp 250 Ribu, Masyarakat Transparansi Biaya

76

JEMBER, RADARKAMELA.COM –

Pelayanan administrasi kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Jember Wilayah Barat, kawasan Jalan Teratai, Kaliwates, Kabupaten Jember, kini menjadi sorotan setelah muncul keluhan masyarakat terkait proses pengurusan mutasi kendaraan masuk maupun keluar wilayah Jember. Selasa (10/11/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun tim investigasi di lapangan, Masyarakat yang mengurus mutasi kendaraan masuk mengaku harus meminta bantuan cek fisik dari daerah asal kendaraan dengan biaya yang disebut mencapai Rp 250.000. Besaran biaya tersebut memunculkan pertanyaan, terutama mengenai dasar penetapan tarif, pihak penerima pembayaran, serta apakah pungutan tersebut merupakan ketentuan resmi atau biaya di luar mekanisme pelayanan yang berlaku.

Persoalan tidak berhenti sampai di situ. Setelah berkas mutasi dari daerah asal turun dan diproses di wilayah Jember, pemohon disebut masih harus menjalani cek fisik kendaraan kembali. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan baru : Mengapa masyarakat harus menjalani proses pemeriksaan ulang, dan apakah terdapat biaya tambahan yang kembali dibebankan kepada pemohon?

Apabila benar terdapat pembayaran tambahan di luar ketentuan resmi, maka persoalan tersebut patut ditelusuri secara serius. Jangan sampai masyarakat yang sedang berusaha memenuhi kewajiban administrasi justru dibebani biaya yang tidak memiliki kejelasan dasar hukum maupun bukti pembayaran resmi.

Tim investigasi menilai transparansi menjadi hal penting dalam setiap tahapan pelayanan Samsat. Masyarakat berhak mengetahui secara terbuka berapa biaya resmi yang harus dibayarkan, untuk keperluan apa pembayaran dilakukan, kepada siapa uang disetorkan, serta apakah setiap transaksi disertai bukti pembayaran yang sah.

Jangan Biarkan Dugaan Pungli Menjadi Tanda Tanya

Dugaan biaya tambahan tersebut perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait, termasuk Pengelola Kantor Bersama Samsat Jember Wilayah Barat, Kepolisian, Bapenda Jawa Timur, serta Jasa Raharja sesuai kewenangan masing-masing.

Publik juga perlu mendapatkan penjelasan mengenai Mekanisme cek fisik bantuan dari daerah asal, prosedur cek fisik ulang setelah berkas mutasi tiba, dan ketentuan biaya yang berlaku. Jika memang terdapat biaya Rp 250.000, pihak terkait perlu menjelaskan secara terbuka apakah nominal tersebut merupakan tarif resmi, biaya jasa pihak ketiga, atau pembayaran yang tidak termasuk dalam ketentuan pelayanan.

Sesuai prinsip pelayanan publik, Masyarakat tidak boleh ditempatkan pada posisi yang harus membayar tanpa mengetahui dasar dan peruntukan biaya tersebut. Setiap pungutan wajib memiliki dasar hukum, mekanisme yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

RADARKAMELA.COM mendorong instansi berwenang melakukan klarifikasi dan pemeriksaan Apabila ditemukan indikasi penyimpangan. Penelusuran harus dilakukan secara objektif, termasuk memeriksa alur pembayaran, petugas yang terlibat, serta dokumen pendukung agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh kesimpulan sepihak.

Kini, masyarakat menunggu jawaban yang transparan dari pihak Samsat Jember Wilayah Barat. Sebab, pelayanan publik seharusnya memberikan kemudahan, kepastian, dan kepastian biaya, bukan justru menyisakan tanda tanya mengenai dugaan pungutan tambahan. Jika memang tidak ada pelanggaran, jelaskan mekanismenya. Jika ditemukan penyimpangan, tindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

(Tim).

You cannot copy content of this page