TNI/POLRI

Polri Gebrak Pengangguran Lewat Program POLIRAN!! Korban PHK dan Penyandang Disabilitas jadi Prioritas, Perusahaan Diminta Buka Pintu Kerja

34

JAKARTA, RADARKAMELA.COM –

Polri mulai mengambil langkah serius menghadapi persoalan pengangguran melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN). Program ini menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), sekaligus membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Tidak sekadar mendata pengangguran, Polri berupaya menghadirkan solusi melalui pelatihan keterampilan hingga fasilitasi penempatan kerja bersama dunia usaha.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat meluncurkan POLIRAN di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Bandung, Rabu (11/11/2026), menegaskan bahwa persoalan pekerjaan bukan perkara sepele. Pengangguran bukan hanya berdampak pada hilangnya penghasilan, tetapi juga dapat mengguncang stabilitas ekonomi keluarga. Menurutnya, keluarga sejahtera merupakan salah satu fondasi penting terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Karena itu, Polri menyatakan tidak ingin tinggal diam menghadapi persoalan ketenagakerjaan.

Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri, Brigjen Pol. M. Rudy Syafirudin, menjelaskan bahwa sesuai arahan Kapolri, POLIRAN untuk sementara memprioritaskan korban PHK dan penyandang disabilitas. Ia mengungkapkan bahwa pendataan di Banten menemukan sekitar 1.000 masyarakat terdampak PHK. Angka tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan kehilangan pekerjaan membutuhkan penanganan serius, terukur, dan tidak boleh berhenti pada pendataan administratif semata.

Polri mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas untuk turun langsung ke desa dan kelurahan guna melakukan pendataan serta verifikasi kemampuan para pencari kerja. Setiap masyarakat akan diidentifikasi berdasarkan keterampilan yang dimiliki, kemudian diarahkan mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) maupun Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Langkah ini diharapkan mampu mempertemukan kemampuan tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan, sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh janji lowongan, tetapi memiliki bekal kompetensi untuk bersaing di dunia kerja.

Namun, tantangan terbesar POLIRAN bukan sekadar mengumpulkan data pencari kerja, melainkan memastikan mereka benar-benar diterima dan mampu bertahan dalam pekerjaan. Polri mendorong para pengusaha membuka kesempatan kerja berdasarkan kompetensi, bukan karena kedekatan ataupun jalur percaloan. Program ini juga harus menjadi momentum untuk memutus praktik pungutan liar dalam proses perekrutan. Jangan sampai masyarakat yang sudah kehilangan pekerjaan justru kembali dibebani biaya tidak resmi ketika berusaha mendapatkan pekerjaan baru.

Dalam pelaksanaannya, Polri menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan serta berbagai pihak terkait. Dinas Tenaga Kerja turut menyiapkan 50 ribu tempat pelatihan vokasi bagi korban PHK untuk meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan industri. Kolaborasi tersebut menjadi langkah penting, tetapi hasilnya harus dapat diukur secara terbuka: berapa orang yang mengikuti pelatihan, berapa yang berhasil mendapatkan pekerjaan, dan berapa yang mampu mempertahankan pekerjaannya setelah diterima perusahaan.

Perhatian khusus juga diberikan kepada penyandang disabilitas. Brigjen Pol. M. Rudy Syafirudin menegaskan bahwa Polri akan mendorong dunia usaha memberikan kesempatan yang setara kepada penyandang disabilitas sesuai kemampuan dan kompetensinya. Mereka tidak boleh terus-menerus dipandang sebelah mata ataupun tersisih dalam persaingan kerja. Kesempatan memperoleh pekerjaan layak merupakan bagian penting dari pemberdayaan masyarakat, sehingga perusahaan diharapkan tidak menjadikan keterbatasan fisik sebagai alasan untuk menutup pintu kesempatan.

Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar menyambut positif program POLIRAN karena dinilai dapat mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan ketersediaan tenaga kerja. Meski demikian, keberlanjutan program menjadi faktor penentu. Pelatihan harus sesuai kebutuhan industri, pendataan harus akurat, dan penempatan kerja harus menghasilkan hubungan kerja yang berkelanjutan. Tanpa pengawasan dan evaluasi yang konsisten, program sebesar apa pun berisiko hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa dampak berarti bagi masyarakat.

Polri menyatakan akan melakukan evaluasi melalui dashboard pendataan untuk memantau jumlah pencari kerja yang berhasil disalurkan ke perusahaan. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap pelaksanaan POLIRAN di masing-masing Polda. Brigjen Pol. Rudy menegaskan bahwa keberhasilan program harus dilihat dari penurunan angka pengangguran dan kemampuan daerah menyediakan lapangan pekerjaan yang melampaui jumlah pencari kerja. Dengan demikian, ukuran keberhasilan bukan berapa banyak kegiatan dilaksanakan, melainkan berapa banyak masyarakat benar-benar keluar dari persoalan pengangguran

POLIRAN kini menghadapi pembuktian nyata. Polri, pemerintah daerah, Kementerian Ketenagakerjaan, dan dunia usaha harus memastikan program ini tidak berhenti sebagai slogan kepedulian. Korban PHK membutuhkan pekerjaan, penyandang disabilitas membutuhkan kesempatan yang adil, dan masyarakat membutuhkan kepastian masa depan. Jangan biarkan rakyat hanya menjadi objek pendataan tanpa memperoleh hasil nyata. Sebab, keberhasilan POLIRAN bukan diukur dari kerasnya pernyataan pejabat, melainkan dari terbukanya lapangan kerja, terserapnya tenaga kerja, hilangnya praktik percaloan, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

(Dra)

You cannot copy content of this page