TNI/POLRI

Mutasi Besar-besaran 704 Personel Polri Dirotasi, Sejumlah Kapolda dan Pejabat Strategis dapat Amanah Baru

34

JAKARTA, RADARKAMELA.COM –

Gerbong mutasi besar-besaran kembali bergerak di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sebanyak 704 personel mengalami mutasi dan rotasi jabatan berdasarkan surat telegram Kapolri tertanggal 20 November 2026 yang diumumkan pada Minggu (22/11/2026). Langkah ini bukan sekadar pergantian posisi, melainkan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus penguatan institusi dalam menghadapi tantangan keamanan dan pelayanan masyarakat yang semakin kompleks.

Mutasi tersebut mencakup sejumlah perwira tinggi yang mendapatkan kepercayaan menduduki jabatan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Di antaranya Irjen Pol Alfred Papare sebagai Kapolda Papua, Irjen Pol Edfrie R. Maith sebagai Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan sebagai Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Langgeng Purnomo sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol Abioso Seno Aji sebagai Kapolda DIY, serta Irjen Pol Almas Widodo Kolopaking sebagai Kapolda Kalimantan Selatan.

Perubahan juga menyentuh jajaran Wakapolda di sejumlah wilayah. Kombes Pol Octo Budhi Prasetyo dipercaya sebagai Wakapolda Kalimantan Utara, Brigjen Pol Beny Arjanto sebagai Wakapolda Kalimantan Barat, Kombes Pol Dr. Purwadi Wahyu Anggoro sebagai Wakapolda DIY, Brigjen Pol Donny Adityawarman sebagai Wakapolda Bengkulu, Brigjen Pol Dr. I Gusti Kade Budhi Harryarsana sebagai Wakapolda Sulawesi Tenggara, serta Kombes Pol Sugeng Hariyanto sebagai Wakapolda Maluku Utara.

Tak hanya di tingkat kewilayahan, perombakan juga menyasar sejumlah jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri. Brigjen Pol Iksantyo Bagus Pramono mendapat amanah sebagai Kadivkum Polri, Irjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru sebagai Wakalemdiklat Polri, serta Brigjen Pol Dwi Agus Prianto sebagai Karosundokinfokum Divkum Polri. Penempatan tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi untuk memperkuat fungsi kelembagaan dan profesionalitas internal Polri.

Mutasi kali ini juga mencakup sejumlah jabatan Kapolres dan posisi lainnya di berbagai satuan kerja. Artinya, penyegaran organisasi tidak hanya berhenti pada jajaran perwira tinggi, tetapi turut menyentuh struktur kepemimpinan di tingkat kewilayahan. Publik tentu berharap setiap pejabat yang mendapatkan posisi baru mampu menunjukkan kinerja nyata, bukan sekadar berganti jabatan tanpa perubahan kualitas pelayanan dan penegakan hukum.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi kepolisian. Menurutnya, penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Prinsip tersebut harus menjadi fondasi agar setiap jabatan benar-benar diisi oleh personel yang memiliki kemampuan, tanggung jawab, serta komitmen dalam menjalankan tugas negara.

“Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal,” ujar Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menyelesaikan penugasan sebelumnya serta berharap para pejabat yang memperoleh amanah baru segera beradaptasi dengan lingkungan tugas masing-masing. Setiap jabatan, menurutnya, merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan secara profesional, menjaga integritas, meningkatkan kinerja, dan menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif serta bermanfaat bagi masyarakat.

Namun, pergantian jabatan tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial organisasi. Masyarakat membutuhkan bukti nyata bahwa rotasi 704 personel tersebut mampu meningkatkan kualitas penegakan hukum, memperkuat pengawasan internal, memberantas praktik penyalahgunaan kewenangan, serta memberikan rasa aman tanpa pandang bulu. Para pejabat baru dituntut membuktikan bahwa kepercayaan institusi benar-benar dijawab dengan prestasi, ketegasan, dan keberanian dalam menjalankan amanah.

Kini, tantangan sesungguhnya berada di tangan para pejabat yang mendapatkan penugasan baru. Jabatan bukanlah fasilitas untuk mencari kehormatan, melainkan tanggung jawab untuk mengabdi kepada negara dan masyarakat. Polri membutuhkan pemimpin yang berintegritas, bukan sekadar pemegang jabatan; membutuhkan tindakan nyata, bukan hanya pernyataan; serta membutuhkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak tebang pilih. Sebab, keberhasilan mutasi besar-besaran ini pada akhirnya harus diukur dari meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

(Dra).

You cannot copy content of this page