TNI/POLRI

Reforma Agraria Sejati Jangan Sekedar Janji!! Kepala BRAN Dedi Prasetyo Tekankan Keberpihakan Negara, Petani Nelayan Hingga Warga Kota Harus Mendapatkan Keadilan

9

YOGYAKARTA, RADARKAMELA.COM –

Reforma Agraria Sejati tidak boleh berhenti sebatas slogan, program administratif, ataupun pembagian sertifikat tanah di atas kertas. Negara dituntut hadir secara nyata untuk memastikan petani memperoleh kepastian hak, nelayan mendapatkan perlindungan ruang hidup, masyarakat pesisir tidak kehilangan sumber penghidupan, serta warga perkotaan mendapatkan akses terhadap perumahan yang layak. Persoalan agraria merupakan persoalan keadilan sosial yang tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian konkret.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, dalam Diskusi Publik Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Sabtu (21/11/2026), bertema “Jati Diri dan Tantangan BRAN dalam Mewujudkan Reforma Agraria Sejati”. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria membutuhkan orkestrasi lintas kementerian dan lembaga. Tidak boleh ada ego sektoral yang justru menjadi penghambat penyelesaian konflik tanah dan pemenuhan hak masyarakat.

Menurut Dedi, persoalan petani tidak cukup diselesaikan dengan memberikan pengakuan hak atas tanah. Masyarakat juga membutuhkan akses bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), pembiayaan, hingga kepastian pasar melalui off-taker. Ia mencontohkan persoalan masyarakat di Cianjur, Jawa Barat, yang menurut informasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) telah bermukim lebih dari 20 tahun, tetapi masih menghadapi ketidakpastian pengakuan hak tanah. Kondisi semacam ini menjadi peringatan bahwa negara tidak boleh membiarkan rakyat terus terjebak dalam ketidakpastian hukum.

Persoalan kawasan pesisir juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Dedi menyoroti penataan kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura), termasuk informasi sekitar 14.000 hektare kawasan yang dilepaskan dari sektor kehutanan dan indikasi persoalan agraria sekitar 18.000 hektare berdasarkan laporan KPA. Data tersebut, menurutnya, perlu diverifikasi bersama pihak terkait. Jangan sampai kebijakan penataan kawasan justru mengorbankan masyarakat yang selama bertahun-tahun menggantungkan hidup pada tanah, laut, dan sumber daya alam di sekitarnya.

Keberpihakan kepada rakyat, tegas Dedi, harus menjadi ukuran utama setiap kebijakan agraria. Pemerintah tidak boleh hanya sibuk mengatur batas kawasan, menerbitkan keputusan, atau menyusun regulasi tanpa memastikan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Nelayan dan warga pesisir membutuhkan perlindungan ruang hidup, kepastian akses terhadap sumber penghidupan, serta jaminan agar pembangunan tidak menghilangkan mata pencaharian mereka. Jangan sampai pembangunan berjalan, tetapi rakyat justru tersingkir dari tanah kelahirannya sendiri.

Tak hanya di pedesaan dan pesisir, persoalan agraria perkotaan juga menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan keberanian penyelesaian. Dedi menyinggung konflik pemanfaatan tanah yang melibatkan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI), masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Di tengah target pembangunan tiga juta rumah, pemerintah harus mampu menghadirkan solusi perumahan yang tidak sekadar mengejar jumlah bangunan, tetapi juga mempertimbangkan lokasi, akses transportasi, kedekatan dengan tempat kerja, serta kemampuan ekonomi masyarakat.

Dedi juga menegaskan bahwa BRAN bukan lembaga yang dibentuk untuk mengambil alih kewenangan kementerian lain. Perannya adalah mengorkestrasi kebijakan agar kementerian dan lembaga terkait bekerja secara terpadu. Kementerian Kehutanan, ATR/BPN, Pertanian, Keuangan, Dalam Negeri, serta sektor perumahan harus memiliki langkah yang selaras. Ia bahkan menegaskan bahwa dirinya tidak membaca ketentuan yang menyebut BRAN sebagai lembaga ad hoc dalam UU Nomor 10 Tahun 2026. Menurutnya, kelembagaan BRAN memiliki mandat, tugas, fungsi, dan kewenangan yang jelas serta berada langsung di bawah Presiden.

Forum diskusi publik di UGM tersebut turut menghadirkan sejumlah tokoh dan akademisi, di antaranya Guru Besar Hukum Agraria UGM Prof. Dr. Maria Sri Wulan Sumardjono, Ketua Badan Legislasi DPR RI Dr. Bob Hasan, Ketua Dewan Nasional KPA Dewi Kartika, peneliti Agrarian Resource Center Dianto Bachriadi, serta Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Ida Nurlinda. Keterlibatan unsur pemerintah, legislatif, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil diharapkan mampu membuka ruang kritik sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan reforma agraria nasional.

Dedi menekankan bahwa pelaksanaan reforma agraria harus disertai evaluasi berkala. Setelah masyarakat memperoleh hak dan fasilitas pemberdayaan, pemerintah wajib memeriksa apakah program benar-benar berjalan, apa hambatannya, dan siapa yang bertanggung jawab atas tindak lanjutnya. Jangan sampai sertifikat hanya menjadi dokumen yang tersimpan, sementara petani tetap kesulitan memperoleh pupuk, nelayan kehilangan akses penghidupan, dan masyarakat perkotaan terus menghadapi persoalan tempat tinggal. Evaluasi harus menghasilkan tindakan, bukan sekadar laporan dan rapat koordinasi.

Reforma Agraria Sejati harus dibuktikan melalui kesejahteraan rakyat, bukan sekadar angka dan pencitraan program. Sejalan dengan Pancasila Sila Kelima, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, serta visi pembangunan Presiden melalui Asta Cita, BRAN didorong memastikan penataan tanah, penyelesaian konflik, perlindungan hak, dan pemberdayaan ekonomi berjalan beriringan. Pesannya jelas: tanah dan kekayaan alam Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Jika konflik terus berlarut, hak masyarakat tidak terlindungi, dan kesejahteraan tidak meningkat, maka tujuan reforma agraria belum benar-benar tercapai.

(Dra)

You cannot copy content of this page