Berita

Dana Garda Ampuh Rp2,4 Juta Disorot, Penerima Mengaku Dipotong Rp1 Juta, Ijazah Belum Diterima

43

RADARKAMELA.COM
BANYUWANGI – Dugaan ketidaksesuaian penyaluran bantuan program Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh) di Kabupaten Banyuwangi menjadi perhatian. Sorotan ini muncul setelah adanya pengakuan seorang perempuan berinisial TR yang namanya tercantum sebagai penerima bantuan dalam SK Bupati Banyuwangi Nomor 188/101/KEP/429.011/2025.

Dalam SK tersebut, TR tercatat sebagai penerima bantuan dengan alokasi sebesar Rp2,4 juta pada Tahun Anggaran 2025.
TR mengaku pernah mendaftarkan diri di PKBM Sayyida, Dusun Parirejo, RT 02 RW 02, Desa Parijatah Wetan, Kecamatan Srono, pada tahun 2021.

Namun, terkait bantuan tersebut, TR menyampaikan bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp2 juta. Sementara Rp1 juta lainnya, menurut pengakuannya, dipotong oleh pihak PKBM dengan alasan biaya pengurusan ijazah.
“Saya menerima Rp2 juta, tapi yang Rp1 juta dipotong untuk pengurusan ijazah,” ungkap TR.

Ironisnya, TR mengaku hingga saat ini belum menerima ijazah yang dimaksud.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pengelolaan bantuan, khususnya terkait pemotongan dana dan pertanggungjawabannya.
Terlebih, bantuan Garda Ampuh merupakan program pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Sosial Tabungan Garda Ampuh juga menjadi salah satu dasar regulasi yang perlu dicermati dalam persoalan ini, terutama terkait mekanisme penyaluran dan penggunaan dana bantuan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui instansi terkait diharapkan segera melakukan verifikasi terhadap data penerima, realisasi penyaluran, serta dugaan pemotongan dana tersebut.

Pihak PKBM Sayyida juga diharapkan memberikan penjelasan mengenai dasar pemotongan Rp1 juta dan alasan ijazah TR belum diterima hingga sekarang.

Hingga berita ini diterbitkan, klarifikasi dari pihak PKBM Sayyida maupun instansi terkait masih diperlukan guna memperoleh informasi yang utuh dan berimbang.

Transparansi menjadi hal penting agar program bantuan yang bertujuan membantu masyarakat kurang mampu benar-benar diterima dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. (Dol)

You cannot copy content of this page