BANYUWANGI, RADARKAMELA.COM –
Proyek pembangunan saluran irigasi milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Kabupaten Banyuwangi di Dusun Kopen, RT 04 RW 01, Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, menjadi sorotan. Pekerjaan yang dilaksanakan CV Shaka Dharma Sejahtera dengan nilai kontrak Rp146.824.000 dari APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut dipertanyakan menyusul beredarnya dokumentasi kondisi fisik pembangunan yang dinilai perlu mendapat evaluasi teknis.
Berdasarkan dokumentasi yang diterima redaksi, terlihat sejumlah bagian pasangan batu dan kondisi saluran yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Kondisi visual tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis, volume, serta kualitas konstruksi sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak.
Sorotan utama tertuju pada kualitas pekerjaan. Dengan nilai anggaran mencapai Rp146,8 juta, masyarakat tentu berharap pembangunan saluran irigasi dapat memberikan manfaat jangka panjang. Karena itu, pelaksanaan proyek tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga harus memenuhi standar mutu dan ketentuan teknis yang telah ditetapkan.
Pelaksana proyek, CV Shaka Dharma Sejahtera, diharapkan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pekerjaan, termasuk penggunaan material, volume pasangan batu, ketebalan konstruksi, serta pengendalian mutu. Klarifikasi tersebut penting untuk memastikan tidak ada ketidaksesuaian antara hasil pekerjaan di lapangan dengan kewajiban yang tercantum dalam kontrak.
Di sisi lain, Plt Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi diminta segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Pemeriksaan lapangan dinilai penting agar evaluasi tidak hanya didasarkan pada laporan administratif. PPK dan pengawas teknis juga perlu memastikan seluruh tahapan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan spesifikasi yang berlaku.
Secara regulasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya Pasal 59 mengenai pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi. Sementara itu, prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, termasuk prinsip akuntabilitas dan etika pengadaan.
Apabila pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian volume, mutu, atau spesifikasi pekerjaan, instansi terkait perlu mengambil langkah korektif sesuai ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan. Jika kemudian ditemukan bukti adanya tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur hukum, penanganannya dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Inspektorat Kabupaten Banyuwangi juga diharapkan dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Langkah ini diperlukan untuk memastikan penggunaan APBD berjalan transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Publik juga berharap Dinas PU Pengairan bersedia membuka informasi mengenai spesifikasi teknis, progres pekerjaan, hasil pengawasan, serta berita acara pemeriksaan pekerjaan. Transparansi menjadi bagian penting dalam mencegah munculnya dugaan penyimpangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah.
Hingga berita ini disusun, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Plt Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi, PPK, pengawas teknis, dan pihak CV Shaka Dharma Sejahtera. Redaksi menegaskan bahwa sorotan ini merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran publik, bukan kesimpulan adanya pelanggaran. Seluruh pihak diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab sesuai prinsip keberimbangan serta asas praduga tak bersalah.
TIM INVESTIGASI
